Polisi Tolak Laporan Pemuda Minang soal Puan Maharani, Ini Penjelasannya
logo

Polisi Tolak Laporan Pemuda Minang soal Puan Maharani, Ini Penjelasannya

Polisi Tolak Laporan Pemuda Minang soal Puan Maharani, Ini Penjelasannya

IDNTODAY.CO - Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) melaporkan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya yang dinilai menyinggung warga Sumatera Barat. Namun, aduan tersebut belum diterima polisi alias ditolak.

Ketua PPMM, David menyampaikan, laporannya belum memenuhi unsur untuk dijadikan aduan kepolisian.

"Kita diterima dengan baik, kita diskusi sangat alot. Secara kesimpulan laporan kita tidak memenuhi unsur," tutur David di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (4/9/2020).

David mengaku menerima keputusan pihak kepolisian. Dirinya hanya mencoba menggunakan haknya sebagai warga negara Indonesia dalam menempuh jalur hukum.

"Kalau diproses atau tidak, itu hak polisi. Kita yakin polisi profesional sesuai tagline promoter dan seimbang melihat situasi ini," jelas dia.

Menurut David, pihaknya membawa sejumlah bukti penting. Di antaranya rekaman suara Puan dari salah satu channel Youtube, juga tangkapan layar pemberitaan media online terkait pernyataan Puan yang dianggap menyinggung warga Sumatera Barat.

"Kita sudah mereview pasal-pasalnya. Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 27 Ayat (3) UU ITE," kata David.

Kuasa Hukum PPMM, Khoirul Amin menambahkan, pihaknya sempat berdiskusi panjang dengan penyidik Bareskrim Polri. Hasilnya, petugas menerangkan bahwa barang bukti yang dibawa untuk membuat laporan merupakan produk jurnalistik, sehingga laporannya belum bisa diterima.

"Mabes Polri sudah MoU dengan Dewan Pers, yang mana kalau produk jurnalis harus ada rekomendasi dari Dewan Pers," ujar Khoirul.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berharap Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

Hal itu disampaikan ketika menyampaikan rekomendasi kepada bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. PDIP resmi mengusung pasangan politikus Partai Demokrat Mulyadi dan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni.

"Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila," kata Puan membacakan rekomendasi saat pengumuman calon kepala daerah PDIP gelombang lima secara daring, Rabu 2 September 2020.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan apa maksud pernyataan Puan tersebut. Kata Hasto, pernyataan itu agar seluruh kader membumikan Pancasila di tempat mereka berada.

"Maksud Mbak Puan, agar seluruh kader partai mengingatkan bagaimana pancasila dibumikan," kata dia.

Hasto mengatakan, maksud Puan Maharani adalah pembumian Pancasila di bidang kebudayaan, nasionalisme, dan kehidupan bernegara di Sumatera Barat. [mdk]

Related News