Menagih Janji Jokowi Atasi Banjir Dan Macet Di Ibukota
logo

Menagih Janji Jokowi Atasi Banjir Dan Macet Di Ibukota

Menagih Janji Jokowi Atasi Banjir Dan Macet Di Ibukota

IDNTODAY.CO - Pada 29 September 2012, DKI Jakarta secara resmi memiliki gubernur dan wakil gubernur baru. Setelah KPUD DKI menetapkan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI periode 2012-2017.

Pada saat itu, Jokowi dan Ahok berhasil mengalahkan petahana, Fauzi Bowo dan pasangannya Nachrowi Ramli melalui dua putaran. Jokowi-Ahok meraih 53,82 persen suara, berbanding 46,17 persen yang diraih Fauzi-Nachrowi.

Mewarisi kota yang dilewati banyak sungai dan posisi beberapa wilayah yang lebih rendah dari permukaan laut, Jokowi dituntut bisa mengurangi bahkan menghilangkan banjir dari Jakarta.

Namun nyatanya hal tersebut tidak sepenuhnya berhasil. Sebab banjir masih saja terjadi di ibukota. Bahkan dengan durasi yang lebih lama.

Akan tetapi, pada 2014, Jokowi justru loncat dari kursi Gubernur DKI menjadi orang nomor satu di Indonesia, usai memenangkan Pilpres bersama Muhammad Jusuf Kalla melawan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Yang menarik, saat masih menjabat Gubernur DKI dan memastikan diri ikut Pilpres 2014, Jokowi pernah mengatakan kalau masalah kemacetan dan banjir di Jakarta akan lebih mudah teratasi jika dia menjadi presiden.

Alasannya, seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama.

Jokowi menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan bisa menanggulangi kemacetan dan banjir tanpa bantuan pemerintah daerah penyangga.

Karena salah satu sumber penyebab terjadinya dua masalah klasik di Jakarta tersebut juga berasal dari daerah-daerah penyangganya.

"Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan), karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir. Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas (Bogor). Semua pengelolaan 13 sungai besar yang ada di Jakarta juga semuanya kewenangan pemerintah pusat," papar Jokowi di Balaikota Jakarta, kala itu.

Kini setelah menjadi Presiden, langkah apa yang sudah dilakukan Jokowi untuk mengatasi banjir dan kemacetan Ibukota?

Meski sudah memasuki periode kedua pemerintahannya, persoalan banjir dan macet masih menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan Jokowi. [rmol]

Related News