FPI, GNPF ULAMA dan PA 212 Akan Tempuh Jalur Hukum Usut Pembakar Poster HRS
logo

FPI, GNPF ULAMA dan PA 212 Akan Tempuh Jalur Hukum Usut Pembakar Poster HRS

FPI, GNPF ULAMA dan PA 212 Akan Tempuh Jalur Hukum Usut Pembakar Poster HRS

IDNTODAY.CO - FPI, GNPF ULAMA dan PA 212 mengecam aksi pelecehan terhadap imam besar FPI Habib Rizieq Shihab yang dilakukan sekelompok massa di depan Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Mengecam dan mengutuk keras pelaku penghinaan dan pelecehan terhadap IB HRS di depan gedung DPR / MPR RI,” ujar Ketua Umum FPI, KH. M Shobri Lubis di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Shobri Lubis menyebut kelompok massa yang melakukan penghinaan terhadap HRS adalah kelompok Neo PKI.

Dia bersyukur poster yang bergambarkan  Imam Besar Habib Rizieq Shihab itu tidak dapat terbakar dengan sempurna.

“Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillah atas tidak

terbakarnya poster dengan foto IB HRS saat berupaya dibakar oleh gerombolan Neo PKI pada saat Aksi, ini menunjukan kebesaran Allah SWT dan Karomah IB HRS,” tuturnya.

Dalam hal ini, Shobri Lubis menegaskan bahwa FPI, GNPF Ulama dan PA 212 akan menempuh jalur Hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian.

Dia mendesak agar penegak Hukum segera memproses pelaku penghinaan dan pelecahan terhadap IB HRS dalam waktu yang secepat-cepatnya.

”Kami umat Islam untuk mengedepankan proses upaya-upaya hukum baik

hukum Negara, Agama ataupun Hukum Adat kepada pelaku-pelaku penghinaan dan pelecehan Ulama atau Habaib terutama IB HRS,” kata dia.

Shobri Lubis menginstruksikan kepada laskar FPI dan Mujahid 212 untuk bersiap siaga dalam menghadapi tantangan mereka Komunis penghianat bangsa serta menjaga para Ulama dan Tokoh masyarakat dari ancaman gerombolan Neo PKI.

“Hal itu dikarenakan kebangkitan Neo PKI yang berteriak-teriak mendukung pancasila padahal merusak pancasila itu sendiri. Maka kami menuntut dengan tegas agar Inisiator RUU HIP dan Partai yang ingin merubah (MAKAR) terhadap Pancasila di proses Hukum dan jika terbukti secara Hukum maka wajib dibubarka,” kata dia.

“Jika "makar" ini tidak diproses secara Hukum maka Netralitas dan Nasionalis POLRI sebagai penegak Hukum dan TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI dan pancasila patut dipertanyakan,” pungkasnya. [jnc]

Related News