Ironi Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia: Subsidi Rakyat Dicabut, Subsidi Parpol Naik + Pengusaha
logo

Ironi Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia: Subsidi Rakyat Dicabut, Subsidi Parpol Naik + Pengusaha

Ironi Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia: Subsidi Rakyat Dicabut, Subsidi Parpol Naik + Pengusaha

Ironi Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia

(1) Setelah subsidi BBM dan Listrik dicabut, kemudian iuran BPJS pun dinaikkan. Sekarang, subsidi gas melon pun ikutan dicabut.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200114141914-4-129895/tak-dapat-subsidi-harga-lpg-3-kg-bisa-naik-jadi-rp-35-ribu

4 komponen yang menjadi hajat hidup orang banyak, harus mengalami kenaikkan disaat ekonomi masyarakat  belum meranjak naik.

(2) Sementara itu, subsidi untuk Parpol akan dinaikkan hingga 4800 persen.

Dana bantuan untuk partai politik (parpol) diwacanakan mengalami peningkatan hingga 48 kali lipat  atau 4.800 persen dari Rp1.000 menjadi Rp48 ribu per suara di masa mendatang. Sebelumnya tahun 2018 dana bantuan parpol ini sudah mengalami kenaikan 1000% dari yang awalnya Rp. 108 per suara, menjadi Rp. 1000 per suara.

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191128164553-32-452365/dana-parpol-ditaksir-naik-48-kali-lipat-sedot-apbn-rp6-t

Baru setahun berjalan, kembali persekongkolan  terjadi dengan wacana kenaikan dana bantuan untuk partai sebesar 4800 persen, seperti tersebut diatas.

Sebagai contoh,

PDIP memperoleh 27 juta suara pada pemilu 2019. Artinya perolehan suara PDIP akan dikalikan dengan Rp. 48.000 sebagai kompensasi bantuan dana parpol. PDIP nantinya akan medapatkan dana bantuan parpol (subsidi) sebesar Rp. 1,3 Triliun.

(3) Ini belum termasuk pemberian mega subsidi sebesar 7,5 Triliun pada perusahaan sawit milik 5 konglomerat.

https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20180116202504-92-269411/lima-konglomerat-sawit-disuntik-subsidi-mega-rp75-triliun

IRONI

Untuk partai dan pengusaha, pemerintah begitu bersahabat dan sangat lunak memfasilitasi mereka. Namun untuk rakyat, pemerintah bisa sangat tega berlaku mencabut subsidi. Apakah ini yang dinamakan mencabut subsidi untuk dialihkan ke sektor yang lebih penting?

Apakah mengalihkan subsidi rakyat ke partai dan pengusaha merupakan maksud yang diinginkan pemerintah?

Ini sangat mengkhawatirkan. Kita tidak mau suudzon pada pemerintah, namun cara pemerintah memperlakukan rakyat dan memuliakan partai serta pengusaha sangat jelas bedanya. Padahal, pemerintah menyelenggarakan negara untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi mengapa partai dan pengusaha yang sejahtera? Sebaliknya, rakyat bertambah mederita dengan berbagai kebijakan "Tega" di tahun 2020 ini.

Belum habis nestapa karena kenaikkan BPJS, sekarang sudah diperingatkan lagi gas melon akan dicabut subsidinya. Walaupun katanya akan ada subsidi langsung pada orang2 miskin  yang datanya sudah ada dikementrian sosial.

Tapi tetap saja, sebagian orang yang tidak masuk dalam data kemiskinan diambang bimbang dengan kebijakan ini. Indikator kemiskinan yang ditetapkan sangat tidak adil bagi masyarakat yang berada diantara miskin dan mampu menurut penilaian pemerintah.

Ada pola kecurangan yang diperlihatkan pemerintah dalam mengolah subsidi rakyat ini. Disatu sisi berkata demi pembangunan maka rakyat harus dikorbankan dengan pengencangan ikat pinggag, namun ada pihak2 yang tertawa karena subsidi yang mereka harapkan benar2 dikabulkan. Pihak2 yang selama ini berkata berjuang demi rakyat, namun merongrong rakyat dengan membebankan keuangan negara padanya.

Nilai Pancasila itu, baiknya dihapal saja tanpa perlu dipraktekkan.

By Setiawan Budi (fb)

Related Posts